Historisitas Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu Orde lama, Orde baru dan Orde reformasi.  Kita semua juga mengetahui Orde lama dipimpin oleh Presiden Soekarno, Orde baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan pasca lengsernya Presiden Soeharto dimulai Orde Reformasi yang telah mengalami beberapa pergantian presiden sampai saat ini.

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.

Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi.

Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia.

Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.

Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Misalnya saja, demokrasi bisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh negara dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan.

Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri.

Menurut saya, yang harus kita lakukan adalah berfokus pada Demokrasi Pendidikan. Karena semuanya berawal dari pendidikan. Seperti contohnya kasus “Kejujuran Siami” dalam melaporkan kecurangan dalam Ujian Nasional justru berbuntut pengusiran warga setempat terhadap dirinya. Kita tidak dapat menyalahkan siapapun dalam hal ini. Warga melakukan itu karena mereka takut anak-anaknya gagal ujian, guru melakukan juga karena malu jika anak didiknya banyak yang tidak lulus ujian. Sistem pendidikan yang perlu di upgrade menjadi lebih baik. Kita bisa mencontoh dari negara lain, Finlandia contohnya, dinegara tersebut, Ujian nasional dilaksanakan hanya di jenjang SMA, dengan 4 yang di ujikan, yang pertama adalah Bahasa Finlandia, selebihnya adalah Siswa sendiri yang memilih pelajaran mana yang paling mereka kuasai. Tentu jika seperti ini akan lebih mudah dalam pengerjaan, setidaknya Siswa sudah PD terlebih dahulu, karena mereka yakin dengan kemampuan mereka. Selain itu, guru di Finlandia adalah guru – guru terbaik yang merupakan lulusan dari Universitas Terkemuka, yang mengajar dengan Profesional, tidak seperti di Indonesia, yang “intinya” mereka mendaftar sebagai CPNS dalam hal ini guru, hanya karena PNS terjamin dari segi upah. Mereka sepertinya tidak ada (kurang) niatan untuk menjadi guru sebenar-benarnya. Akibatnya mereka menjadi tidak optimal dalam mengajar.

Untuk jenjang TK – SMP, kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, menggugah bakat dan potensi yang dimiliki Siswa. Sekali lagi kita membutuhkan guru yang sebenar- benarnya guru. Negara harus menjunjung tinggi Guru yang cerdas, kreatif dan inovatif agar guru tersebut bisa melestarikannya kepada guru – guru yang lain.

Sebagian besar dikutip dari Penulis Irwan Prayitno, dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia Cabaran dan Pengharapan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s